Pengertian Demokrasi dan Penerapannya di Indonesia

Pengertian demokrasi bisa diartikan sebagai kata yang berasal dari bahasa Yunani. Demokratia, yang berarti diatur oleh masyarakat. Demokrasi merupakan jenis pemerintahan.

Pengertian demokrasi adalah sistem dimana orang bisa memutuskan bagaimana sebuah negara atau komunitas dijalankan. Jenis paling umum dari demokrasi adalah demokrasi perwakilan, dimana orang memilih pemimpin (biasanya melalui pemilihan) yang memutuskan aturan hukum.

Pemilihan biasanya diadakan tiap beberapa tahun. Ketika ini terjadi, siapapun yang memiliki suara paling banyak akan menjadi yang paling kuat, hingga pemilihan berikutnya.

Satu bagian penting dari demokrasi perwakilan adalah partai politik. Politisi berasal dari partai politik, organisasi politik dengan ide yang sama tentang apa yang akan dilakukan. Karenanya, pada pemilihan, orang tidak hanya memilih satu orang calon, tapi juga partai politiknya.

Untuk memiliki demokrasi yang stabil, sebuah negara biasanya menjalankan proses konsolidasi demokrasi.

Jenis demokrasi

Photo credit: Google

Setelah pengertian demokrasi, ada dua jenis demokrasi, yakni langsung dan tidak langsung. Pada demokrasi langsung, setiap orang punya hak membuat hukum bersama. Satu contoh moderen dari demokrasi langsung adalah referendum, yang menjadi nama untuk cara meloloskan hukum dimana tiap orang di sebuah komunitas memberikan suara.

Demokrasi langsung biasanya tidak digunakan untuk menjalankan sebuah negara, karena sulit untuk mengumpulkan jutaan orang di waktu bersamaan untuk menentukan aturan dan keputusan. Waktu yang dibutuhkan tidak akan mencukupi.

Baca juga  Mintalah Orang Untuk Membalas Email Anda

Pada demokrasi tidak langsung, atau demokrasi perwakilan, orang memilih perwakilan untuk membuat hukum untuk mereka. Orang ini bisa anggota parlemen atau petugas pemerintah lainnya. Demokrasi perwakilan merupakan jenis demokrasi yang lebih umum.

Komunitas besar seperti negara menggunakan metode ini, tapi biasanya tidak dibutuhkan dalam kelompok kecil.

Demokrasi langsung

Photo credit: Google

Pada demokrasi langsung, yang juga disebut demokrasi murni, keputusan tidak diambil oleh perwakilan.Semua keputusan dibuat melalui voting. Ketika anggaran atau hukum perlu dikeluarkan, maka ide ini disampaikan ke warga. Pemerintahan besar jarang membuat keputusan dengan cara ini.

Demokrasi tidak langsung

 

Photo credit: Google

Pada demokrasi tidak langsung, atau demokrasi perwakilan, warga memilih perwakilan untuk membuat hukum atas nama mereka. Ini yang kebanyakan negara moderen lakukan saat ini.

Di banyak demokrasi perwakilan, wakil rakyat pada umum dipilih dalam pemilihan dimana kandidat yang menang harus memperoleh lebih banyak suara dibanding kandidat lain. Pada demokrasi, kekuatan tinggi untuk memutuskan sistem reformasi elektoral berada pada masyarakat.

Sejarah demokrasi di zaman kuno

Photo credit: Google

Pemerintahan demokratis berkembang sejak dulu oleh bangsa Yunani kuno di kota Athena. Mereka meminta siapa saja yang jadi warga masyarakat (tapi budak, wanita, orang asing, dan anak kecil tidak bisa memberikan suara) untuk berkumpul di satu area.

Majlis akan berbicara tentang jenis hukum yang mereka mau dan memberikan suara. Dewan akan menyarankan hukum. Di majlis, peserta hanya warga masyarakat. Di dewan, mereka memilih dengan undian.

Peserta dewan akan berubah setiap tahun dan jumlah di dewan paling banyak 500 orang. Warga Yunani akan memilih pemimpin dengan menulis nama kandidat pilihan pada sebuah batu atau kayu. Orang dengan suara paling banyak akan menjadi pemimpin.

Baca juga  Apa Itu Email Marketing?

Demokrasi di abad pertengahan

Photo credit: Google

Di abad pertengahan, parlemen Inggris berawal dari Magna Carta, sebuah dokumen yang menunjukkan kalau kekuatan raja terbatas, dan melindungi hak warga. Parlemen pertama yang terpilih adalah parlemen De Montfort di Inggris pada tahun 1265.

Tapi hanya beberapa orang bisa mengikutinya. Parlemen dipilih oleh hanya beberapa persen orang (di tahun 1780, kurang dari 3 persen orang mengikutinya). Pembuat hukum juga punya kekuatan untuk memanggil parlemen. Setelah sekian lama, kekuatan parlemen mulai tumbuh.

Prinsip-prinsip demokrasi

Photo credit: Google

Prinsip-prinsip demokrasi merupakan beberapa poin dasar yang harus ada dan ditaati oleh negara yang menjalankan pemerintahan demokrasi. Selain pengertian demokrasi, berikut ini beberapa prinsipnya yang juga perlu untuk diketahui:

Negara berdasarkan konstitusi

Sebuah negara demokrasi adalah negara yang pemerintah dan warganya menciptakan konstitusi sebagai dasar pengaturan hidup bangsa. Konstitusi adalah hukum dasar yang diterapkan di sebuah negara.

Konstitusi fungsinya membatasi kekuatan pemerintah dan menjamin hak warga. Karenanya, pemerintah tidak bisa bersikap tirani ke warga dan warga tidak bisa anarkis dalam menggunakan hak dan memenuhi kewajibannya.

Menjamin hak asasi manusia

Photo credit: Google

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang tiap orang miliki sejak lahir. Hak ini adalah hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berorganisasi, kebebasan memilih, dan sebagainya menurut konstitusi dari tiap negara.

Baca artikel lainnya tentang logo OSIS dan sejarahnya.

Kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat

Tiap orang bisa berkumpul dan membuat identitas dengan mendirikan organisasi. Mereka bisa membela hak dan memenuhi kewajiban melalui organisasi tersebut. Demokrasi memberi kesempatan kepada siapa saja untuk berpikir dan menggunakan hati nurani untuk mengutarakan pendapat dengan cara yang baik.

Pergantian pemerintah secara periodik

Photo credit: Google

Tujuannya adalah untuk membatasi kekuatan penguasa. Penggantian pemerintah secara periodik bisa meminimalisir penyalahgunaan di pemerintah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Penggantian pemerintahan bisa dilakukan oleh pemilihan secara periodik.

Baca juga  Pengertian Pramuka serta Sejarahnya di Dunia dan Indonesia

Persidangan bebas tanpa diskriminasi

Persidangan bebas adalah persidangan mandiri yang bebas dari intervensi pihak lain, termasuk intervensi pemerintah. Persidangan bebas dibutuhkan untuk menegakkan kebenaran dan menegakkan hukum  tanpa diskriminasi.

Penegakkan hukum dan persamaan dalam hukum

Photo credit: Google

Hukum adalah alat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini sebabnya penegakkan hukum harus sama, tanpa diskriminasi. Semua hal yang melawan hukum harus dihukum. Kesamaan warga negara di mata hukum akan membawa otoritas hukum. Ketika hukum punya otoritas, hukum akan ditaati oleh semua warga.

Kebebasan pers

Pers bisa jadi media untuk orang menuangkan aspirasi dan memberi kritik dan saran pada pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Sebaliknya, pers bisa juga jadi media untuk mensosialisasikan program pemerintah. Diharapkan ada komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga melalui  pers.

Implementasi demokrasi di Indonesia

Photo credit: Google

Sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, UUD 1945 menjelaskan kalau Indonesia adalah negara demokrasi. Presiden bertanggung jawab pada dewan perwakilan dan dewan perwakilan dipilih oleh masyarakat.

Jadi secara hirarki, masyarakat adalah peringkat paling tinggi. Indonesia pernah menjalankan demokrasi singkat di tahun 1956 ketika Indonesia pertama kali mengadakan pemilihan, hingga Presiden Soekarno beralih ke demokrasi terpimpin sebagai sistem pemerintahan.

Pemilihan demokratis Indonesia selanjutnya terjadi di tahun 1999, ketika partai PDI-P memenangkan pemilihan.

Demokrasi telah ada sejak zaman kuno. Meski demokrasi menjamin kebebasan berbicara dan pers, juga hak asasi manusia, tidak berarti orang bisa memaksakan sesuatu yang ia anggap benar ke orang lain.

Tinggalkan komentar